Pemerintah harus Jujur soal Kelumpuhan Pusat Data Nasional

Anggota Komisi I DPR RI  Sukamta.

Jakarta (Lokapalanews.com) – Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menuntut penjelasan dari pemerintah terkait gangguan layanan publik yang disebabkan oleh kelumpuhan Pusat Data Nasional (PDN).

Menurut Sukamta, masyarakat saat ini merasa gelisah akibat banyaknya informasi simpang-siur yang beredar di media sosial.

Sukamta mengatakan, pemerintah, dalam hal ini Kominfo, harus menjelaskan kepada publik apa yang sesungguhnya terjadi. Saat ini, seluruh pihak hanya bisa menduga-duga dengan rasa khawatir, apa penyebab gangguan tersebut.

“Serangan siber kah atau gangguan sistem dari internal? dan bagaimana kondisi data-data yang ada? Kominfo juga harus bisa menjamin keamanan data pribadi di dalamnya agar jangan sampai bocor,” ujar Sukamta, dilansir Parlementaria, Senin (24/6).

“Skor indeks keamanan siber di Indonesia berada di peringkat ke-48 dengan skor 63,64, yang masih berada di bawah skor rata-rata dunia yang mencapai 67,08 poin,” katanya.

Sukamta menekankan pentingnya pemerintah untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terkait keamanan data pribadi yang disimpan oleh pemerintah, termasuk di PDN. Ia mengingatkan, sejak proses pendirian PDN, sudah banyak pihak yang mengingatkan mengenai potensi ancaman serangan siber.

“Saya dengar berbagai pihak juga sudah mengingatkan akan potensi ancaman serangan di beberapa waktu sebelum ini. Keamanan dan ketahanan siber di negara kita memang masih lemah. Skor indeks keamanan siber di Indonesia berada di peringkat ke-48 dengan skor 63,64, yang masih berada di bawah skor rata-rata dunia yang mencapai 67,08 poin,” tutur politisi Fraksi PKS tersebut.

Ia menuntut agar pemerintah segera mengambil langkah-langkah pengamanan yang diperlukan.

Sukamta berharap data-data yang rusak dan hilang bisa dipulihkan agar instansi-instansi penting terkait bisa berfungsi kembali. Meskipun layanan imigrasi di bandara Soekarno-Hatta per hari ini sudah mulai pulih.

Lebih lanjut, Sukamta mengingatkan bahwa kejadian ini harus menjadi pembelajaran untuk masa depan. Kominfo, BSSN, Polri dan instansi terkait harus memiliki koordinasi dan konsep mitigasi yang efektif dan efisien jika terjadi gangguan, entah akibat serangan siber dari luar maupun gangguan sistem dari dalam.

“Salah satu kendala dalam keamanan siber adalah soal koordinasi antarinstansi. Sistem kelembagaan yang kita miliki belum efektif. Ini berakibat, salah satunya, pemulihan PDN memakan waktu hingga berhari-hari. Jika sistem sudah berjalan baik, tentunya pemulihan bisa lebih cepat. Dari hulu, memang diperlukan RUU Keamanan Siber dan Ketahanan Siber,” ujar wakil rakyat dari Yogyakarta ini. *134

Dapatkan kabar terbaru di Lokapalanews WhatsApp Channel.