Kebocoran data di PDN, Pemerintah harus Bentuk Satgas dan “Crisis Centre”

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid saat memimpin Rapat Kerja Komisi I dengan Menkominfo dan Kepala BSSN di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (28/6). Foto: Jaka/vel

Jakarta (Lokapalanews.com) – Pusat Data Nasional (PDN) milik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengalami serangan siber ransomware yang mengakibatkan terganggunya layanan publik di berbagai instansi hingga hilangnya data PDN. Untuk menangani kejadian ini, Komisi I DPR RI mendorong pemerintah, khususnya Kemenkominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) membentuk satgas dan crisis centre.

“Tadi di kesimpulan (Raker Komisi I dengan Kemenkominfo dan BSSN) salah satu saran yang kita minta adalah pemerintah segera siapkan satgas, karena kita lihat itu keterpaduan (kinerja) itu belum ada. Yang kedua buat crisis center, salah satunya yaitu meng-update baik kepada institusi mereka ini, harus dipandu untuk kemudian bisa memulihkan data,” kata Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid, dilansir Parlementaria seusai Rapat Kerja Komisi I dengan Menkominfo dan Kepala BSSN di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (28/6).

Crisis center ini diperuntukkan agar dapat memberikan informasi secara berkala kepada publik mengenai bagaimana negara melindungi data pribadi masyarakatnya. Meskipun, saat ini memang belum ada indikasi kebocoran data.

“Memang ini disampaikan belum ada indikasi kebocoran data. Tapi tetap kita harus wanti-wanti bahwa perlindungan data itu dinilainya bukan ketika bocor tapi ketika sudah ada kegagalan perlindungan,” katanya. *801

Dapatkan kabar terbaru di Lokapalanews WhatsApp Channel.

Baca juga:  Divpropam Polri Pastikan Jaga Netralitas Anggota di Pemilu 2024